MajangMalut, — Dianggap “Lola” (Terlambat), dalam koordinasi terkait urusan Pemerintahan, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, Herman Sidete minta serta mendesak Bupati, James Uang agar menegur Sekretaris Daerah (Sekda), Julius Marau sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Hal ini menyusul pemberitahuan keterlambatan penyampaian dokumen yang disampaikan ke Bupati tidak ditanggapi oleh Sekda sebagai ketua TAPD.
Menurut Herman Sidete, Sekda mesti serius menanggapi permintaan dokumen penting yang disampaikan lembaga DPRD sebagai dasar pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
“Surat pemberitahuan keterlambatan penyampaian dokumen sudah kami sampaikan kepada Bupati, namun sampai detik ini kami belum juga mengantongi dokumen yang diminta. Padahal dokumen tersebut kami perlukan sebagai dasar pembahasan,”kesal Herman.
Keterlambatan penyampaian dokumen tersebut, menurut anggota fraksi PDI Perjuangan, berpotensi mengganggu kelancaran proses pembahasan. Selain itu, hal tersebut akan berkonsekuensi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
“Kami menuntut Sekda sebagai ketua TAPD, segera melengkapi dokumen rancangan perda tentang APBD-P tahun 2025, KUA-PPAS 2026, serta rancangan perda tentang APBD 2026 dan secepatnya berikan ke kami,”tegas Herman.
Alumnus FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado ini, mempertanyakan maksud Sekda mengulur waktu penyerahan dokumen yang diminta, padahal Sekda tahu sendiri deadline waktu pembahasan APBD-P.
“Kami tidak tahu maksudnya apa sehingga kelihatannya Sekda sengaja mengulur-ulur waktu penyerahan dokumen. Ini sama halnya mendukung proses pembahasan agar berjalan tidak lancar, dan mau menghambat pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan,”tuturnya. (Red)
Reporter : Iwan F | Editor : Redaksi MM
