Majangmalut, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, (Halbar), Maluku Utara, melaksanakan rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna ke 3 Masa ersidangan I dengan agenda tersebut pimpin Ketua DPRD Ibnu Saud Kadim, didampingi Wakil Ketua DPRD, Selasa (7/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Djufri Muhamad, Sekda Julius Marau, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, dan OPD di lingkup Pemerintah Halmahera Barat.
Pada rapat tersebut, pemerintah daerah menekankan komitmen pelayanan publik meski dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan, anatara capaian pendapatan dan ketergantungan pusat
Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad, dalam pidatonya menyampaikan pada tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 1,05 triliun atau mencapai 87,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun. Meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini dinilai sebagai hasil kerja keras kolektif. Namun, data menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Djufri menyebut sektor pendapatan transfer mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp1 triliun (91%), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi sebesar Rp40,6 miliar atau 62,62% dari target.
“Fakta ini menunjukkan kontribusi PAD kita masih sekitar 5,4 persen dari total pendapatan. Ini kondisi yang harus kita jawab dengan kerja nyata dan inovasi,”ucapnya.
Menurut Djufri, pada Surplus Anggaran dan Efisiensi Belanja dari sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berhasil melakukan pengelolaan yang terukur.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,01 triliun (86,20%) dari pagu Rp1,17 triliun. Belanja tersebut masih didominasi oleh belanja operasi guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.
Politikus Partai Nasdem ini juga menyebutkan, efisiensi ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp35,9 miliar. Meski terdapat dinamika pada pembiayaan netto yang tercatat minus Rp30,5 miliar, kas daerah tetap terjaga stabil dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5,37 miliar.
Selain angka keuangan, naskah pidato tersebut memaparkan sejumlah capaian indikator pembangunan manusia:
● Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat menjadi 69,75.● Tingkat Kemiskinan: Menurun menjadi 7,9 persen.
● Gini Ratio: 0,232 (menunjukkan pemerataan yang baik).
Kendati demikian, pemerintah secara terbuka mengakui adanya rapor merah pada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tercatat baru mencapai 3,91% (di bawah target) dan tingkat pengangguran mengalami kenaikan menjadi 4,06%.
Komitmen Pelayanan dan Pengorbanan
Menutup laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menegaskan bahwa setiap langka yang tercatat adalah bagian dari pengorbanan dan ikhtiar dalam membangun daerah.
Pemerintah mengharapkan rekomendasi dari DPRD sebagai mitra strategis untuk menajamkan kebijakan yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat di masa depan.
“Ini adalah sinyal bahwa kerja kita belum selesai. Masih ada ruang besar yang harus kita isi dengan kebijakan yang lebih tajam,”pungkasnya. (Red)
Penulis : Iwan F | Editor : Redaksi MM
